
Pemerintah segera mengesahkan undang-undang baru untuk merebut aset milik pelaku tindak pidana. Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej mengumumkan rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset telah lulus tahap pertama dan akan segera menjadi hukum yang mengikat.
Undang-undang ini dirancang untuk menangkap harta kekayaan dari berbagai jenis kejahatan, bukan hanya korupsi. Tindak pidana yang tercakup meliputi narkotika, terorisme, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, dan kejahatan online yang merugikan masyarakat luas.
Ada dua metode perampasan yang akan diatur dalam undang-undang ini. Pertama, perampasan berdasarkan putusan pengadilan setelah seseorang divonis bersalah. Kedua, perampasan tanpa menunggu keputusan pengadilan, berguna untuk aset yang dicurigai berasal dari kejahatan.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil,” kata Eddy saat memaparan rancangan undang-undang di rapat pemerintah.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menekankan bahwa undang-undang ini dirancang dengan aman dan transparan agar tidak disalahgunakan oleh penegak hukum untuk pemerasan. Dia yakin lobi-lobi keamanan telah ditutup dalam rancangan hukum ini.
Undang-undang ini diharapkan membawa manfaat nyata bagi korban kejahatan finansial, khususnya mereka yang terperdaya investasi bodong atau penipuan saham. Korban akan bisa langsung menerima ganti rugi dari penjualan aset milik para pelaku kejahatan, tanpa perlu menunggu proses hukum yang panjang.
Pemerintah juga akan membentuk badan khusus langsung di bawah Presiden untuk mengelola dan mengawasi seluruh proses perampasan dan pengelolaan aset. Sistem berbasis teknologi informasi yang terintegrasi akan digunakan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di setiap tahap.
Sumber: CNN Indonesia
Baca Juga

RUU Perampasan Aset Bakal Disah, Fokus pada Pengembalian Dana ke Korban Kejahatan

Mahfud MD Desak Pemerintah Hukum Pihak Terlibat dalam Kasus Ijazah Gibran

Pemerintah Siapkan Hukuman Berat untuk Perusahaan Perusak Lingkungan

