
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) siap mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Wakil Ketua Komisi III DPR, Rano Alfath, menekankan bahwa pengembalian uang kepada masyarakat yang dirugikan akan menjadi inti dari peraturan ini.
“Alhamdulillah, yang kami perjuangkan masuk: uang korban harus kembali kepada korban. Ini salah satu substansi penting RUU Perampasan Aset,” kata Rano di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Penetapan aturan ini adalah hasil kerja sama panjang antara pimpinan dan anggota Komisi III bersama pemerintah, dengan pengawasan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Selama ini, banyak korban kejahatan—terutama dari kasus penipuan investasi—harus menjalani proses berbelit-belit untuk mendapatkan kembali dana yang hilang, meskipun pelakunya sudah dihukum. Rano menjelaskan bahwa korban membutuhkan lebih dari sekadar hukuman bagi penjahat; mereka perlu uang mereka kembali untuk melanjutkan kehidupan.
“Ada tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, sampai modal usaha yang hilang. Pemulihan inilah yang harus mendapat prioritas,” tegasnya. Undang-undang ini bertujuan tidak hanya memperkuat kemampuan negara dalam melacak hasil kejahatan, tetapi juga melindungi hak-hak pihak yang dirugikan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Rano menekankan pentingnya pencatatan korban yang tepat akurat dan pengelolaan aset yang terbuka dan bertanggung jawab. Penelusuran dan penjagaan aset sejak awal pemeriksaan perkara akan menentukan seberapa besar peluang korban untuk mendapatkan pengembalian kerugian mereka.
“Pelaku tidak boleh tetap menikmati hasil kejahatan sementara korban menanggung kerugian sendirian. Karena itu, aset harus segera ditelusuri dan diamankan agar peluang pengembaliannya kepada korban tetap terjaga,” ujar politikus PKB ini. Rano berkomitmen untuk terus mengawal undang-undang ini hingga disahkan dan diterapkan sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan manfaatnya.
Sumber: Detik.com
Baca Juga

RUU Perampasan Aset Siap Disahkan, Targetkan Penyitaan Harta dari Korupsi hingga Kejahatan Siber

Mahfud MD Desak Pemerintah Hukum Pihak Terlibat dalam Kasus Ijazah Gibran

Pemerintah Siapkan Hukuman Berat untuk Perusahaan Perusak Lingkungan

