DPR Dengarkan Masukan Akademisi soal RUU Perampasan Aset, Dari HAM hingga Kripto

DPR Dengarkan Masukan Akademisi soal RUU Perampasan Aset, Dari HAM hingga Kripto

Komisi III DPR RI mengadakan forum dengar pendapat umum membahas rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Dalam acara di Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2026), akademisi dari Universitas Jayabaya, Kristiwanto, menyampaikan berbagai pertimbangan penting agar regulasi ini tidak merugikan masyarakat.

Kristiwanto menekankan bahwa setiap aturan perampasan aset harus tetap menghormati hak asasi manusia. Ia mengingatkan prinsip konstitusional yang melindungi kepemilikan pribadi. “Bahwasanya perampasan aset ini harus tetap menjunjung tinggi yang namanya perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana Pasal 28H ayat 4: setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun,” kata Kristiwanto.

Menurut Kristiwanto, prosedur hukum perampasan aset perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan. Jika mekanisme tidak diatur ketat, akan terbuka celah untuk ditafsirkan dengan cara yang merugikan. Ia menekankan pentingnya ketegasan dalam hukum acara agar tidak ada ruang abu-abu yang bisa disalahgunakan di masa depan.

Kristiwanto mengajukan konsep pembuktian terbalik berimbang untuk kekayaan yang tidak wajar. Dalam sistem ini, pemilik aset harus membuktikan sumber uangnya sah, sementara aparat penegak hukum juga wajib membuktikan tindak pidana awalnya. Pendekatan dual ini diharapkan lebih adil dan seimbang untuk semua pihak.

Lembaga pengelola aset yang transparan menjadi syarat penting lainnya. Kristiwanto ingin agar publik bisa mengawasi penggunaan aset yang disita. “Maka dari itu bagaimana dirumuskan dalam undang-undang ini ke depan lembaga ini benar-benar transparan, bisa diawasi setiap warga negara di Indonesia ini,” ujarnya.

Kristiwanto juga meminta agar regulasi mencakup aset cryptocurrency atau kripto, yang selama ini masih jarang dibicarakan. Aset digital ini sulit dirampas karena sifatnya yang berbeda dari uang konvensional. Ia berharap undang-undang yang akan disahkan mampu mengatur mekanisme perampasan kripto sehingga dapat bertahan menghadapi perkembangan teknologi finansial puluhan atau bahkan ratusan tahun ke depan.

Sumber: Detik.com

Baca Juga

Scroll to Top