DPR Serahkan Tanggung Jawab Verifikasi Ijazah ke KPU Usai Petisi Publik Bergema

DPR Serahkan Tanggung Jawab Verifikasi Ijazah ke KPU Usai Petisi Publik Bergema

Desakan masyarakat agar anggota DPR membuka dokumen ijazah mereka kini menjadi bola panas yang dilempar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, menyatakan bahwa tanggung jawab memverifikasi keabsahan ijazah sebagai syarat pencalonan anggota DPR sepenuhnya ada di tangan KPU, sesuai dengan wewenang dan aturan hukum yang berlaku.

Meskipun menyerahkan kewenangan penuh ke KPU, Lalu mengakui bahwa desakan tersebut masuk akal. Menurutnya, anggota DPR adalah pejabat publik yang seharusnya terbuka soal latar belakang pendidikan dan rekam jejak mereka. “Prinsipnya, kita mendukung transparansi, tetapi semuanya harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku,” ujar politikus PKB itu.

Lalu menjelaskan bahwa dokumen ijazah termasuk syarat administrasi yang harus dipenuhi saat proses pencalonan anggota DPR. Proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen juga menjadi bagian dari tahapan yang dilakukan KPU. Karena itu, menurutnya lebih tepat jika pertanyaan tentang bagaimana mekanisme verifikasi berlangsung ditujukan langsung kepada KPU sebagai lembaga yang berwenang.

Petisi untuk membuka dan memverifikasi ijazah anggota DPR telah mengumpulkan lebih dari 22.000 tanda tangan di platform change.org. Inisiatif tersebut dimulai oleh seseorang bernama Farida Octavia yang khawatir kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sedang merosot.

Dalam petisinya, Farida mendesak agar DPR secara transparan membuka dokumen ijazah seluruh anggota dari tingkat sekolah menengah hingga pendidikan tinggi. Dia juga meminta KPU dan kementerian terkait melakukan audit keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif secara independen, serta mengajak anggota DPR secara sukarela membuka berkas ijazah mereka untuk memulihkan kepercayaan rakyat.

Sikap Komisi X yang mendukung transparansi namun tetap memegang teguh prosedur hukum menunjukkan dilema yang dihadapi lembaga legislatif dalam merespons tekanan publik akan akuntabilitas pendidikan anggotanya.

Sumber: CNN Indonesia

Baca Juga

Scroll to Top