Penyadapan Tanpa Izin Bisa Dipidana hingga 10 Tahun, Ini Aturan Lengkapnya

Penyadapan Tanpa Izin Bisa Dipidana hingga 10 Tahun, Ini Aturan Lengkapnya

Penyadapan komunikasi seseorang tanpa wewenang adalah tindakan ilegal di Indonesia. Praktik ini sering dikaitkan dengan penyelidikan kasus pidana, namun ketika dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, pelakunya bisa berhadapan dengan proses pengadilan.

Peraturan tentang penyadapan tersebar di beberapa undang-undang. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 31 melarang penyadapan informasi elektronik milik orang lain tanpa hak atau melawan hukum. Undang-Undang Telekomunikasi Pasal 40 juga melarang siapa pun melakukan penyadapan atas informasi yang dikirim melalui jaringan telekomunikasi.

Sanksi pidananya termasuk yang terberat dalam hukum pidana Indonesia. Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional—yang berlaku sejak 2 Januari 2026—menetapkan bahwa pelaku penyadapan melawan hukum dapat dipidana penjara hingga 10 tahun atau denda kategori tertinggi.

Perbedaan penting ada antara penyadapan oleh warga biasa dan oleh aparat penegak hukum. Aparat polisi, kejaksaan, dan lembaga lain yang ditunjuk undang-undang memiliki kewenangan terbatas untuk menyadap dalam rangka penyidikan, tetapi juga tidak boleh melakukannya sembarangan. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa “penyadapan oleh penyidik dan penuntut umum di luar perkara yang telah memiliki dasar hukum khusus belum dapat dilakukan sebelum adanya undang-undang penyadapan.”

Kasus penyadapan yang melibatkan pejabat kepolisian pada November 2026 menunjukkan bahwa bahkan aparat tidak kebal hukum. Perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan, sehingga dugaan belum dianggap sebagai keputusan final.

Pengaturan penyadapan saat ini masih tidak seragam karena tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral. Dewan Perwakilan Rakyat sedang merencanakan Rancangan Undang-Undang Penyadapan khusus untuk menyatukan aturan-aturan itu dan memberikan kepastian tentang kewenangan, prosedur, dan pengawasan penyadapan di masa depan.

Sumber: Antara News

Baca Juga

Scroll to Top