Regulasi AI Indonesia Harus Seimbang antara Perlindungan dan Daya Tarik Investasi

Regulasi AI Indonesia Harus Seimbang antara Perlindungan dan Daya Tarik Investasi

Akademisi Universitas Gadjah Mada, Dedy Permadi, memperingatkan pemerintah agar tidak membuat aturan kecerdasan buatan (AI) yang terlalu ketat hingga mengusir investor asing. Peringatan ini disampaikan di tengah rencana Indonesia menerima kerja sama AI dari Korea Selatan dan persiapan regulasi nasional tentang teknologi ini.

Menurut Permadi, sektor ekonomi seperti perdagangan, energi, mineral, dan investasi bisa terkena dampak negatif jika regulasi AI dibuat berlebihan. Dia menekankan bahwa investor akan memperhitungkan kepatuhan terhadap aturan sebelum memutuskan berinvestasi, sehingga kejelasan dan kepastian hukum menjadi sangat penting.

Permadi mengatakan bahwa pemerintah perlu terlebih dahulu menilai kesiapan Indonesia dalam mengadopsi AI sebelum membuat aturan. “Tanpa penilaian kritis terhadap kondisi saat ini, kita tidak bisa merumuskan regulasi yang ideal. Kita perlu memahami kondisi, tantangan, dan peluang di lapangan pada berbagai sektor,” ujarnya.

Sebagai acuan, Permadi menyarankan pemerintah menggunakan metodologi penilaian kesiapan dari UNESCO. Namun, penilaian tersebut perlu dilengkapi dengan kajian lebih detail di sektor-sektor yang akan terdampak AI, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, dan pertanian.

Permadi juga memberikan contoh kebijakan lokalisasi data—kewajiban menyimpan semua data di Indonesia—yang bisa mempengaruhi keputusan investor untuk memilih lokasi investasi industri pusat data. Kebijakan semacam itu perlu dipertimbangkan matang sebelum diterapkan.

Sementara menunggu regulasi khusus AI disahkan, pemerintah bisa memanfaatkan undang-undang yang sudah ada. “Regulasi dibutuhkan ketika betul-betul menjawab hasil asesmen. Sambil menunggu regulasi yang belum disahkan, kita bisa menggunakan regulasi yang sudah ada untuk mengatur AI,” kata Permadi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat dijadikan dasar hukum sementara.

Pemerintah sendiri sedang menyiapkan regulasi AI melalui peraturan presiden, bukan undang-undang, karena proses penyusunannya lebih cepat untuk mengikuti perkembangan teknologi yang pesat. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menjelaskan pemerintah masih memantau perkembangan global sebelum membuat undang-undang khusus tentang AI.

Kerja sama Indonesia-Korea Selatan di bidang AI sudah dimulai melalui dua kesepakatan pada 1 April 2026. Pertama, pemanfaatan AI untuk layanan kesehatan dasar dan pembangunan manusia. Kedua, kerja sama strategis di bidang digital yang mencakup peningkatan layanan publik, keamanan data, pengembangan talenta AI, dan infrastruktur komputasi untuk riset.

Kedua negara akan membentuk komite bersama untuk memantau pelaksanaan program selama lima tahun. Kesepakatan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengembangkan ekosistem AI sambil tetap terbuka terhadap investasi dan kerja sama internasional.

Sumber: Antara News

Baca Juga

Scroll to Top