Presiden Polandia Batalkan Kunjungan ke Senegal, Pulang Terburu-buru Hadapi Krisis Mahkamah Konstitusi

Presiden Polandia Batalkan Kunjungan ke Senegal, Pulang Terburu-buru Hadapi Krisis Mahkamah Konstitusi

Presiden Polandia Karol Nawrocki membatalkan kunjungan resmi ke Senegal dan memilih kembali ke Warsawa pada Jumat malam (30 Oktober) untuk mengatasi ketegangan serius yang melanda Mahkamah Konstitusi negara. Pesawat presiden sempat berputar balik di atas wilayah Spanyol dan mendarat kembali sebelum pukul 22.00 waktu setempat.

Ketegangan bermula dari perintah pemberhentian terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Bogdan Swieczkowski dan Wakil Ketua Bartlomiej Sochanski. Mahkamah Konstitusi menolak perintah itu melalui akun resminya di platform X, menyebutnya tindakan ilegal dan menuduh pihak lain melakukan “kudeta”.

Ketua Mahkamah Agung Zbigniew Kapinski mengecam situasi tersebut, menekankan bahwa “perselisihan mengenai lembaga-lembaga konstitusional tidak dapat dijadikan alasan untuk melumpuhkan maupun merampas kewenangan mahkamah”. Dia juga menegaskan bahwa konstitusi dan undang-undang adalah batas kekuasaan negara, bukan keputusan politik atau unjuk kekuatan.

Situasi di lapangan terus memanas dengan berkumpulnya oposisi pemerintah dan para demonstran di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Ketua serikat pekerja Solidaritas Piotr Duda melontarkan pernyataan keras kepada pemerintah: “Apakah kalian menginginkan perang? Kalau begitu, kalian akan mendapatkannya,” sambil menyerukan anggota serikat untuk berbondong-bondong hadir di lokasi.

Duta Besar Amerika Serikat untuk Polandia Tom Rose menyebut kondisi ini “sangat serius” dan mengatakan bahwa “kami mungkin sedang menyaksikan konfrontasi yang belum pernah terjadi sebelumnya terkait penggunaan kekuasaan negara oleh pemerintah, serta soal kemandirian dan kewenangan sebuah lembaga konstitusional”. Rose mendesak semua pihak menghindari tindakan yang memicu kekerasan.

Hakim Anna Korwin-Piotrowska, yang menyatakan telah mengambil alih kendali Mahkamah Konstitusi, mengisyaratkan kesediaan menemui Presiden Nawrocki namun dengan syarat tanpa pendampingan pejabat lain. Polisi Polandia tetap siaga di sekitar gedung pengadilan meski belum memasuki bangunan tersebut.

Krisis konstitusional Polandia ini menarik perhatian internasional, bahkan mendapat sindir dari Rusia melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova kepada Menteri Luar Negeri Polandia. Sementara itu, Partai Hukum dan Keadilan yang menjadi oposisi terus menggelorakan dukungan untuk melawan apa yang mereka pandang sebagai penyalahgunaan kekuasaan pemerintah.

Sumber: Antara News

Baca Juga

Scroll to Top