Utang-Piutang Bisa Berubah Jadi Kasus Pidana, Ini Penjelasan Wamenkum

Utang-Piutang Bisa Berubah Jadi Kasus Pidana, Ini Penjelasan Wamenkum

Hubungan utang-piutang antara peminjam dan pemberi pinjaman tidak selalu sekadar soal perdata. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Hiariej memperingatkan, transaksi semacam itu berpotensi berkembang menjadi kasus pidana ketika di dalamnya terdapat unsur penipuan.

Menurut Hiariej, penipuan memiliki karakter unik karena diatur dalam dua hukum berbeda. Hukum Perdata mencakupnya dalam Pasal 1328, sementara hukum pidana mengaturnya dalam Pasal 492 KUHP. Perbedaan pengaturan ini menunjukkan bahwa penipuan bisa dipandang dari sudut perdata atau pidana tergantung situasi yang terjadi.

Dalam sudut pandang hukum perdata, penipuan umumnya terjadi sebelum kontrak disepakati—atau yang sering disebut tahap pra-kontrak. “Penipuan dalam konteks perdata terjadi (pada tahap) pra-kontrak. Bahwa para kreditur atau perusahaan pembiayaan itu harus betul-betul mengecek debitur itu mampu bayar atau tidak,” jelas Hiariej.

Karena itu, perusahaan pembiayaan dan kreditur diminta melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kemampuan calon peminjam sebelum memberikan pinjaman. Langkah pencegahan ini penting untuk mengidentifikasi apakah calon debitur benar-benar mampu membayar atau justru menyembunyikan informasi penting.

Hiariej menjelaskan perjanjian bisa dibatalkan jika terjadi tiga kondisi sesuai hukum perdata: paksaan, kesesatan, atau penipuan. Memahami distinsi antara penipuan dalam konteks perdata versus pidana diharapkan membantu semua pihak mengantisipasi masalah hukum sejak awal, sehingga transaksi pembiayaan berjalan dengan lebih aman dan terukur.

Sumber: CNN Indonesia

Baca Juga

Scroll to Top