Polisi Masa Depan: Mendengarkan Gen Z, Bukan Sekadar Memerintah

Polisi Masa Depan: Mendengarkan Gen Z, Bukan Sekadar Memerintah

Generasi Z menghadapi tantangan yang jauh berbeda dari pendahulu mereka. Jika Generasi 1928 terbentuk oleh pengalaman penjajahan, Gen Z hari ini tumbuh di tengah algoritma, pandemi, dan aliran informasi tanpa henti. Perbedaan mendasar ini menciptakan cara baru dalam hubungan antara masyarakat dan institusi negara, termasuk kepolisian.

Ancaman yang dihadapi Gen Z terukur dan nyata. Sebanyak 89 persen Gen Z sudah terhubung internet, tetapi di ruang digital itu ada bahaya mengintai: anak usia 10-16 tahun menyetor lebih dari Rp2,2 miliar ke situs judi daring sepanjang 2025, sementara 48 persen anak pengguna internet pernah mengalami perundungan daring. Yang lebih mengkhawatirkan, Densus 88 Antiteror Polri mencatat 110 anak berusia 10-18 tahun terjerat rekrutmen teroris di 23 provinsi pada 2025—angka yang melonjak drastis dari hanya 17 anak pada periode 2011-2017.

Saat bersamaan, lapangan kerja belum menyerap tenaga muda dengan optimal. Tingkat pengangguran terbuka nasional memang turun menjadi 4,65 persen pada Mei 2026, terendah sejak 1994, namun kelompok usia 15-24 tahun justru mengalami peningkatan pengangguran menjadi 17,37 persen. Kesepian, perundungan, dan putus asa menjadi medan subur bagi mereka yang menawarkan rasa kebersamaan, baik itu bandar judi, penipu, atau perekrut ekstremis.

Konsumsi informasi Gen Z juga berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka bukan hanya penerima pasif berita resmi, tetapi juga produsen konten sendiri. Riset McKinsey (2018) menjuluki mereka “True Gen,” generasi pencari kebenaran yang menghargai dialog lebih dari perintah. Ketika saluran resmi dirasa lambat, mereka beralih ke media sosial, menciptakan fenomena “No Viral, No Justice” yang mengubah cara masyarakat menilai institusi publik.

Kepercayaan publik terhadap kepolisian menjadi semakin rapuh di era ini. Survei GoodStats 2026 menemukan sekitar 70 persen warga yang pernah mengalami pelayanan buruk dari polisi tidak pernah melaporkannya. Pakar hukum Tom R. Tyler dari Yale menerangkan bahwa warga menaati hukum terutama karena menilai aparatnya adil, bukan sekadar takut sanksi. “Bagi generasi yang menuntut bukti, keadilan semacam itu harus terlihat sebelum sebuah kasus viral, bukan sesudahnya.”

Riset Wesley Skogan dari Northwestern University mengungkapkan betapa sensitifnya ukuran kepercayaan itu. Satu pengalaman buruk dengan polisi berdampak empat hingga empat belas kali lebih besar terhadap kepercayaan warga dibanding satu pengalaman baik. Bagi Gen Z yang terbiasa membagikan pengalaman ke ribuan orang dalam hitungan menit, asimetri itu semakin besar akibatnya.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengusulkan pendekatan “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai pijakan untuk menjawab tantangan ini. Filosofi dasarnya adalah mengajak generasi muda berdialog dan terlibat dalam proses pemolisian, bukan sekadar menceramahi mereka. Pendekatan ini berakar dari konsep customer-oriented policing yang berkembang sejak 1990-an, ketika reformasi sektor publik mulai menerapkan standar pelayanan swasta dalam institusi pemerintah.

Kerangka kerja SERVQUAL mengukur mutu layanan dari lima dimensi: keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Kini standar ini diterapkan dalam evaluasi kepolisian, bukan lagi hanya dari angka kejahatan dan penindakan, melainkan juga kepuasan dan kepercayaan publik. Inggris bahkan pernah menjadikan peningkatan kepercayaan publik sebagai target nasional kepolisian pada 2008-2010, dan masih mengukurnya rutin melalui survei. Di Indonesia, Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 mewajibkan unit layanan kepolisian melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala.

Tantangan ini bukan hanya milik Indonesia, melainkan bagian dari pergeseran global. Global Risks Report 2026 dari World Economic Forum menempatkan misinformasi dan disinformasi di peringkat kedua risiko dua tahun ke depan, dan responden muda bahkan menganggapnya lebih mengkhawatirkan daripada konfrontasi geoekonomi. Cara institusi merespons ancaman ini akan menentukan kepercayaan generasi muda terhadap negara mereka sendiri.

Sumber: Detik.com

Baca Juga

Scroll to Top