
Lebih dari separuh penghuni penjara di Indonesia adalah narapidana dan tahanan kasus narkotika. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah bergerak cepat merevisi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika sebagai solusi utama mengatasi kelebihan kapasitas lapas.
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengumumkan hal ini usai rapat koordinasi di kantornya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (9/10/2026). Yusril menegaskan revisi undang-undang tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama sebagai langkah sistematis yang harus segera dijalankan.
“Hari ini kita mengambil satu langkah sistematik. Kesimpulan kita adalah bahwa kita harus segera mempercepat amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika yang ada sekarang ini,” jelas Yusril kepada wartawan.
Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah pembedaan perlakuan hukum antara pengguna narkotika sebagai korban dan mereka yang terbukti sebagai pengedar. Mengacu arahan Presiden Prabowo Subianto, pengguna yang murni menjadi korban tidak akan dipidana, melainkan dikirim ke program rehabilitasi. “Intinya, arahan dari Pak Presiden itu, mereka yang menjadi korban itu supaya tidak dipidana, tapi direhabilitasi,” ungkap Yusril.
Yusril memperkirakan kebijakan ini bisa memangkas jumlah penghuni lapas hingga sekitar separuhnya, karena narapidana narkotika memang mendominasi kapasitas penjara saat ini. Mereka yang dialihkan ke jalur rehabilitasi nantinya akan ditangani oleh sebuah badan khusus yang rencananya dibentuk melalui revisi undang-undang tersebut.
Terkait proses legislasi, inisiatif revisi undang-undang ini sudah diambil alih oleh DPR. Pemerintah kini tinggal menunggu penunjukan resmi dari Presiden mengenai menteri mana yang akan mewakili pemerintah dalam pembahasan bersama DPR. Langkah ini diharapkan menjadi titik awal pembenahan nyata kondisi lapas yang sudah lama dikeluhkan.
Sumber: Detik.com




