Pemerintah Dorong ASN Kelola Konflik Kepentingan Lebih Baik Lewat Program Pelatihan

Pemerintah Dorong ASN Kelola Konflik Kepentingan Lebih Baik Lewat Program Pelatihan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar pelatihan khusus untuk memperkuat kemampuan aparatur sipil negara (ASN) dalam mengelola konflik kepentingan. Program ini dilatarbelakangi kesenjangan besar antara regulasi yang sudah bagus dengan implementasinya di lapangan.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, menerangkan bahwa hanya memiliki peraturan yang bagus tidak cukup menjamin pelaksanaannya berjalan baik. Dia menyatakan, “Keberadaan regulasi yang baik belum secara otomatis menjamin implementasi yang baik. Kita perlu memastikan bahwa kebijakan pengelolaan konflik kepentingan benar-benar bekerja dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, didukung mekanisme pengendalian yang efektif serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan.”

Data menunjukkan Indonesia telah mencapai 100 persen pemenuhan kriteria regulasi terkait konflik kepentingan—melampaui rata-rata negara OECD yang hanya 77 persen. Namun, aspek implementasi baru mencapai 56 persen, menandakan tantangan nyata dalam menerapkan kebijakan tersebut di birokrasi.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagai dasar bagi instansi membangun sistem yang terstruktur. Pengelolaan konflik kepentingan ini menjadi salah satu dari delapan langkah strategis transformasi yang didorong Menteri PANRB.

Untuk mempercepat penerapan, Kementerian PANRB berencana memberikan pendampingan langsung ke instansi pemerintah, memperkuat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, dan mengembangkan sistem digital terintegrasi. Kolaborasi dengan Australia-Indonesia Partnership for Justice Phase 3 (AIPJ3) juga mendukung upaya ini.

Program pelatihan yang diselenggarakan di Bogor ini dirancang untuk menghasilkan fasilitator dan pemimpin perubahan yang dapat memperluas pemahaman tentang pengelolaan konflik kepentingan di masing-masing instansi. Dengan pendekatan ini, diharapkan pengelolaan konflik kepentingan dapat menjadi praktik rutin dalam birokrasi dan mencegah risiko korupsi secara nyata.

Sumber: Detik.com

Baca Juga

Scroll to Top