Lebih dari Separuh Bus AKAP Tercatat Melanggar Aturan, Kemenhub Buka Data

Lebih dari Separuh Bus AKAP Tercatat Melanggar Aturan, Kemenhub Buka Data

Lebih dari separuh perjalanan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) di Indonesia terindikasi melanggar aturan selama hampir sepuluh bulan pertama tahun 2026. Data ini diungkap langsung oleh Kementerian Perhubungan berdasarkan hasil pemantauan di terminal-terminal besar seluruh Indonesia.

Dari total 2,87 juta lebih perjalanan bus yang berangkat, sebanyak 55,96 persen atau sekitar 1,6 juta perjalanan terindikasi melanggar. Kondisi serupa terjadi pada kendaraan yang tiba di terminal — dari 2,98 juta perjalanan, 55,54 persen atau sekitar 1,65 juta perjalanan juga dicatat bermasalah. Selama periode yang sama, lebih dari 38 juta penumpang tercatat berangkat menggunakan layanan AKAP.

Pelanggaran paling banyak ditemukan adalah penyimpangan trayek — artinya bus beroperasi di jalur yang tidak sesuai izinnya. Selain itu, banyak bus yang kedapatan memiliki dokumen uji berkala (semacam uji kelayakan kendaraan yang harus diperbarui secara rutin) dan kartu izin operasional yang sudah kedaluwarsa.

Lima perusahaan otobus dengan catatan pelanggaran terbanyak turut dibeberkan. PT SSR mencatat 228.410 pelanggaran, diikuti PT EMPS dengan 188.328 pelanggaran, PT PP sebanyak 182.371 pelanggaran, PT SJML 144.348 pelanggaran, dan PT HB sebanyak 90.419 pelanggaran.

Pemantauan dilakukan melalui aplikasi Terminal Online System (TOS) di 115 terminal penumpang Tipe A di seluruh Indonesia. Sistem ini memungkinkan petugas memantau kepatuhan operator secara lebih terukur tanpa harus selalu hadir langsung di lapangan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menegaskan bahwa pengawasan bukan sekadar formalitas. “Kami melakukan pengawasan bukan sekadar mencatat pelanggaran, tetapi yang terpenting adalah bagaimana hasilnya menjadi bahan evaluasi dan pembinaan agar kepatuhan operator AKAP terus meningkat dan diperbaiki,” kata Aan.

Ia juga mendorong agar kepatuhan menjadi bagian dari keseharian operasional bus, bukan hanya dilakukan saat ada pemeriksaan. “Kalau kepatuhan sudah menjadi kebiasaan dalam mengoperasikan layanan, pada akhirnya akan terbentuk budaya keselamatan,” ucapnya. Kemenhub menyatakan akan terus menindaklanjuti data pelanggaran ini sebagai dasar pembinaan maupun penindakan terhadap operator yang bandel.

Sumber: Antara News

Baca Juga

Scroll to Top