Kuasa Hukum Ruben Onsu Pertanyakan Dasar Hukum Aksi Demo di Trans TV

Kuasa Hukum Ruben Onsu Pertanyakan Dasar Hukum Aksi Demo di Trans TV

Minola Sebayang, kuasa hukum Ruben Onsu, mempertanyakan alasan dilakukannya demonstrasi di depan kantor Trans TV. Menurutnya, tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh stasiun televisi maupun oleh kliennya tersebut dalam menjalankan tugas profesional.

Minola menjelaskan bahwa dunia pertelevisian Indonesia sudah memiliki mekanisme pengawasan yang jelas, yakni melalui stasiun televisi sendiri dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). “Jika ada pelanggaran etika dan kepatutan di televisi, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentu sudah menegur atau menghentikan programnya. Kenyataannya kan tidak ada teguran sama sekali,” ungkapnya saat ditemui di Jakarta Selatan pada Jumat (6/11/2026).

Kuasa hukum tersebut juga mengkritik materi yang disampaikan oleh para pendemo karena dianggap minim bukti konkret. Ia menekankan bahwa belum ada keputusan pengadilan yang menyatakan tuduhan-tuduhan tersebut benar adanya, sehingga semua masih berupa asumsi dan berita anggapan berdasarkan rekaman video call yang beredar.

Minola mengingatkan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional untuk bekerja dan mendapat pekerjaan yang layak. Ia merujuk pada Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 yang melindungi hak tersebut tanpa diskriminasi apa pun, termasuk atas dasar orientasi seksual atau alasan pribadi lainnya.

Berdasarkan argumen tersebut, Minola menduga bahwa aksi pemboikotan ini memiliki motif lain di baliknya. Ia mengimbau semua pihak agar tidak menggunakan cara-cara di luar jalur hukum untuk menyelesaikan perselisihan yang sedang berlangsung.

“Tanggapan saya: tidak perlulah menggunakan cara-cara di luar koridor hukum seperti itu hanya untuk memojokkan seseorang atau berupaya memenangkan perselisihan hukum yang sedang berjalan,” kata Minola. Menurutnya, strategi seperti itu justru berpotensi membuka masalah hukum baru bagi semua pihak yang terlibat, dan kedua belah pihak memiliki hak untuk mengambil langkah hukum selanjutnya.

Sumber: Liputan6

Baca Juga

Scroll to Top