
Lebih dari sepertiga ruas jalan nasional menuju Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, saat ini dalam kondisi tidak layak dilalui. Data semester II-2025 mencatat bahwa dari total panjang 301,97 kilometer jalan nasional ke wilayah tersebut, sebanyak 34,55 persen masuk kategori tidak mantap — artinya rusak dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Kondisi ini mendorong Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud untuk menyampaikan keluhan langsung kepada Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Roy Rizali Anwar, dalam Konferensi Regional Teknik Jalan ke-16 di Balikpapan, Selasa. “Dari Kutai Kartanegara ke Kutai Barat seluruhnya jalan nasional, dan saat ini kondisinya rusak parah,” kata Rudy Mas’ud.
Merespons desakan itu, Roy Rizali Anwar langsung menginstruksikan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) — unit pelaksana teknis di lapangan — untuk mencari solusi. “Kita akan coba cari strategi untuk mempercepat pelaksanaannya. Kami tugaskan Balai Jalan untuk berkolaborasi dengan direktorat terkait dan pemerintah daerah guna menyiapkan alokasi anggaran serta percepatan pembangunannya,” ujar Roy.
Gubernur Rudy mengaku paham bahwa tekanan ekonomi global dan konflik di Timur Tengah berdampak pada keterbatasan anggaran negara. Namun ia menegaskan, perbaikan jalan yang sudah ada jauh lebih penting daripada membangun jalan baru. “Tidak apa-apa tidak dibuatkan jalan baru, asal jalan eksisting dirawat, dipelihara, dan segera diperbaiki kalau ada yang rusak,” tegasnya.
Selain ruas Kutai Barat, kerusakan serupa juga dilaporkan di jalur Bontang-Kutai Timur dan sebagian jalan menuju Kabupaten Berau yang sudah berlubang dan rawan kecelakaan. Pemprov Kaltim menyatakan siap urunan biaya bersama pemerintah pusat untuk menangani jalan-jalan yang statusnya belum jelas, salah satunya ruas Sotek (Penajam Paser Utara) menuju Bongan (Kutai Barat) sepanjang 88 kilometer — jalur yang dinilai bisa memangkas jarak tempuh menuju Ibu Kota Nusantara secara signifikan.
Pola kolaborasi anggaran semacam ini bukan hal baru bagi Kaltim; sebelumnya model serupa sudah berhasil diterapkan untuk penanganan jalur Kutai Barat-Mahakam Ulu menggunakan dana gabungan APBD dan APBN. Kini, masyarakat di wilayah pedalaman Kaltim menunggu realisasi nyata di lapangan, bukan sekadar janji perbaikan di atas podium.
Sumber: Antara News
Baca Juga

Prabowo Alokasikan Rp100 Miliar per Provinsi dari Efisiensi Belanja Negara

PKL Ramaikan Istana Wapres untuk Acara Perpisahan Gibran

Satu Tahun Pascabencana Sumatra: Jalan Utama Tersambung, Ribuan Jembatan Lokal Masih Butuh Perbaikan

