Jalan Hukum Gibran Tertutup Setelah Surat Penyetaraan Pendidikan Dicabut

Jalan Hukum Gibran Tertutup Setelah Surat Penyetaraan Pendidikan Dicabut

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini tidak memiliki lagi celah untuk melanjutkan perjuangan hukum terkait ijazahnya. Hal ini terjadi setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah secara resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan miliknya melalui keputusan bernomor 206 Tahun 2026.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan konsekuensi hukum dari pencabutan tersebut. Menurutnya, “Suket sudah dicabut dan final. Tidak ada lagi upaya hukum yang dapat beliau lakukan. Penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal. Jadi sejak semua beliau tidak memenuhi syarat jadi Wapres,” ujar Yusril saat dikonfirmasi pada Kamis (12/11).

Yusril menerangkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat, sementara dalam putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kasasi, Gibran tidak memiliki posisi hukum untuk mengajukan peninjauan kembali. Kondisi ini muncul karena berdasarkan putusan MK No 24 Tahun 2024, pejabat yang kalah di pengadilan tata usaha negara tidak diizinkan untuk mengajukan peninjauan kembali, mirip seperti jaksa yang tidak boleh mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pidana.

Yusril juga menganalisis gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dia memperkirakan pengadilan akan menghentikan persidangan karena objek sengketa—berupa surat penyetaraan pendidikan Gibran—telah tidak ada lagi sejak dicabut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

Dengan demikian, Gibran menghadapi situasi tanpa opsi dalam proses hukum. Pencabutan surat keterangan resmi tersebut telah menutup semua pintu untuk upaya pemulihan status pendidikan yang sebelumnya dianggap sah oleh pemerintah.

Sumber: CNN Indonesia

Baca Juga

Scroll to Top