Gubernur DKI Tetapkan Batas Waktu 3 Bulan untuk Selesaikan Jalan Layang PJB-Muara Karang

Gubernur DKI Tetapkan Batas Waktu 3 Bulan untuk Selesaikan Jalan Layang PJB-Muara Karang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menyelesaikan proyek Jalan Layang Non-Tol (JLNT) PJB-Muara Karang di Jakarta Utara dalam waktu maksimal tiga bulan ke depan. Gubernur Pramono Anung memberikan target ini setelah memimpin rapat terbatas di Kantor Kecamatan Penjaringan pada Jumat (6/11).

Proyek infrastruktur yang sudah lama terhenti sejak era pemerintahan sebelumnya ini akan diselesaikan melalui mekanisme pembiayaan kreatif atau yang disebut creative financing. Penyelesaian diharapkan dapat mengurangi kemacetan di kawasan Pluit yang kerap membuat mobilitas masyarakat terhambat.

“Saya meminta untuk jalan layang non-tol PJB Muara Karang yang sudah dibangun sejak eranya Pak Ahok enggak selesai-selesai, dan sekarang tidak dilanjutkan, tadi saya memutuskan untuk diselesaikan. Dan saya memberikan batas waktu maksimum tiga bulan untuk diselesaikan,” ujar Pramono dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/11).

Menurut Gubernur, penyelesaian proyek telah mencapai titik temu antar-pihak terkait. Koordinasi penanganannya akan dilaksanakan oleh Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah DKI untuk mengatasi berbagai hambatan yang selama ini mengganggu kelancaran proyek.

Selain JLNT, Pramono juga menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup untuk membersihkan tumpukan sampah liar di Hutan Kota Kepanduan sebelum akhir tahun 2026. Pemprov akan menguatkan pengawasan lewat pos pemantauan bersama dan kamera CCTV untuk mencegah pembuangan sampah ilegal berulang.

Dalam upaya memperbaiki infrastruktur jalan, Pemprov DKI juga menyetujui secara prinsip pelebaran Jalan Teluk Gong Raya sepanjang sekitar satu kilometer. Dinas Bina Marga akan melakukan perhitungan teknis untuk memastikan kelayakan teknis pelebaran tersebut.

Selain infrastruktur jalan, pemerintah daerah sedang mengkaji rencana peninggian permukaan Stadion Kamal Muara yang sering terdampak banjir rob. Dinas Pemuda dan Olahraga bersama Dinas Sumber Daya Air akan menghitung kebutuhan penanganan, termasuk kemungkinan penggunaan rumput sintetis agar fasilitas lebih tahan terhadap genangan.

Di bidang kesehatan, Pemprov DKI tengah menginventarisasi lokasi untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kecamatan Penjaringan, dengan salah satu opsi di area Hutan Kota Kepanduan. Rencana ini masih memerlukan kajian mendalam terkait kesesuaian tata ruang dan ketentuan pemanfaatan lahan.

Pramono juga mengarahkan pengajuan pengembangan kawasan mangrove Penjaringan kepada pemerintah pusat dan BRIN untuk dijadikan Kebun Raya Mangrove Jakarta. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat pelestarian lingkungan pesisir sekaligus menjadi pusat pembelajaran bagi pelajar dan masyarakat tentang ekosistem mangrove.

Dalam hal penataan ruang publik, Pramono meminta Satuan Polisi Pamong Praja memperketat pengawasan di kawasan RTH Kalijodo dan menindak aktivitas yang melanggar ketentuan. Camat Penjaringan, Darmawan, menegaskan kesiapan jajarannya menindaklanjuti semua arahan gubernur termasuk menangani tempat penampungan sampah ilegal di kawasan Muara Baru melalui kombinasi edukasi dan penindakan.

Sumber: CNN Indonesia

Baca Juga

Scroll to Top