
Pemerintah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sedang mengurus sertifikat tanah untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ngembak. Langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat perlindungan terhadap aset milik daerah yang digunakan untuk kepentingan publik.
Persiapan proses sertifikasi dilakukan melalui rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Anang Armunanto bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta beberapa perangkat daerah terkait pada Jumat (6/11). Dalam rapat tersebut, pihak daerah membahas penelusuran status kepemilikan tanah, riwayat penguasaan, dan pencocokan dokumen administrasi dengan kondisi fisik lapangan.
Kompleksitas sertifikasi muncul karena area TPA Ngembak terdiri dari beberapa bidang tanah dengan status kepemilikan berbeda-beda. Sebagian lahan sudah berstatus hak pakai milik Pemerintah Kabupaten Grobogan, sementara bidang lainnya berupa tanah hak milik warga atau tanah negara, sehingga memerlukan penanganan administratif yang teliti.
Tim lintas perangkat daerah kini tengah mengidentifikasi kelengkapan dokumen, potensi hambatan, dan langkah tindak lanjut yang dibutuhkan. Proses ini diharapkan dapat memperlancar sertifikasi sekaligus memastikan setiap tahapan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan kejelasan status hukum atas lahan TPA Ngembak, aset daerah akan memiliki dasar kepemilikan yang kuat dan tertib secara administrasi. Kepastian hukum ini juga diharapkan mendukung keberlanjutan pengelolaan fasilitas persampahan dan menjadikan pelayanan publik lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sumber: CNN Indonesia
Baca Juga

DPR Serahkan Tanggung Jawab Verifikasi Ijazah ke KPU Usai Petisi Publik Bergema

DPR Desak Polisi Usut Keterlibatan Geng dalam Kasus Dua Remaja Lukai Bayi

140 Pelaku Penipuan Online dari Filipina akan Dideportasi ke Indonesia Akhir November

