:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9391046/original/017655200_1793869739-IMG_2832.jpg)
Panitia Kerja RUU Perampasan Aset Komisi III DPR telah menyetujui perubahan judul undang-undang tersebut. Judul yang semula berbunyi “RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana” kini diubah menjadi “RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya”. Perubahan ini dilakukan untuk membuat fokus RUU lebih jelas dan terarah pada pemberantasan korupsi.
Ketua Komisi III Habiburokhman menjelaskan alasan di balik perubahan tersebut. Menurutnya, pemerintah mengajukan perubahan karena judul lama dianggap terlalu meluas dan tidak mencerminkan tindak pidana yang menjadi prioritas utama. “Jadi judulnya, teman-teman, dari pemerintah minta agar judulnya diubah dari tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana, yang memang dianggap terlalu umum ya, dan tidak tegas menjadi perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya,” ucapnya dalam rapat yang digelar Kamis (5/11/2026).
Habiburokhman mengatakan bahwa tindak pidana lain yang nantinya masuk dalam RUU akan dibatasi ruang lingkupnya dan dibahas lebih lanjut dalam naskah perundangan. Beberapa contoh tindak pidana yang dimaksud antara lain investasi ilegal dan penipuan yang menyamar sebagai penawaran perjalanan umrah. Penegasan korupsi dalam judul juga dianggap sebagai bentuk pendengarkan aspirasi masyarakat yang kuat menginginkan korupsi menjadi fokus utama.
“Yang penting dari judul ini sudah nendang, Pak. Judulnya nendang bahwa kita ini concern-nya apa? Memang kita menyerap aspirasi masyarakat bahwa concern utamanya undang-undang ini adalah tindak pidana korupsi,” kata Habiburokhman. Setelah mendapat persetujuan dari anggota Panja, ketua komisi langsung mengesahkan keputusan pertama dalam rapat tersebut.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra menambahkan bahwa perubahan judul bertujuan memperjelas jangkauan tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset, khususnya korupsi. Anggota Komisi III dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, juga menyatakan dukungannya terhadap perubahan ini, mengingat aspirasi publik sejak awal adalah meraih kembali aset pelaku korupsi.
Dalam rapat yang sama, pemerintah dan Panja juga membahas penanganan 397 usulan perubahan dalam naskah. Dari jumlah tersebut, 160 usulan disepakati untuk langsung disetujui, 135 bersifat penyempurnaan redaksi, 40 menyangkut perubahan substansi, 44 dihapus, dan 18 merupakan substansi baru. Pembahasan terhadap 102 usulan yang berkaitan dengan perubahan isi, penghapusan, dan substansi baru akan dilanjutkan dengan pemerintah di kesempatan mendatang.
Sumber: Liputan6
Baca Juga

DPR Serahkan Tanggung Jawab Verifikasi Ijazah ke KPU Usai Petisi Publik Bergema

DPR Desak Polisi Usut Keterlibatan Geng dalam Kasus Dua Remaja Lukai Bayi

140 Pelaku Penipuan Online dari Filipina akan Dideportasi ke Indonesia Akhir November

