
Pemerintah akan melakukan telaah mendalam tentang perbedaan antara kerugian negara dan tindak pidana korupsi. Langkah ini dimulai dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang merespons usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan untuk mendefinisikan ulang korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyambut baik rencana pengkajian ini. Menurutnya, dua hal tersebut perlu dibedakan dengan jelas dalam hukum positif Indonesia. “Saya sangat setuju, dan ini memang perlu revisi UU Tipikor agar tidak salah sasaran,” katanya pada Selasa (27/10/2026).
Sahroni menjelaskan bahwa korupsi pejabat memiliki ciri khas tersendiri—dilakukan untuk kepentingan pribadi dan merugikan masyarakat luas. Sebaliknya, kerugian negara bisa terjadi karena berbagai faktor lain yang tidak selalu melibatkan unsur kesengajaan untuk memperkaya diri sendiri.
Meskipun membedakan kerugian negara dari korupsi, Sahroni tetap menekankan bahwa bisnis negara harus tetap menguntungkan dan dikelola oleh profesional berpengalaman. Dia percaya bahwa orang-orang yang memahami dunia bisnis negara adalah kunci untuk mencegah kerugian sekaligus menghindari praktik korupsi.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigran Yusril Ihza Mahendra menambahkan bahwa kajian ini juga akan menyelaraskan definisi korupsi Indonesia dengan standar internasional yang tercantum dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi Indonesia sejak 2006. Proses ini diharapkan menghasilkan rumusan hukum yang lebih sesuai dengan kondisi negara.
Sumber: Detik.com
Baca Juga

DPR Serahkan Tanggung Jawab Verifikasi Ijazah ke KPU Usai Petisi Publik Bergema

DPR Desak Polisi Usut Keterlibatan Geng dalam Kasus Dua Remaja Lukai Bayi

140 Pelaku Penipuan Online dari Filipina akan Dideportasi ke Indonesia Akhir November

