
Dalam sehari terakhir, sistem keamanan digital Indonesia menghadapi gelombang serangan yang sangat besar. Data pemantauan FortiGuard Labs mencatat 1,6 juta aktivitas serangan siber menargetkan infrastruktur Indonesia dalam periode 24 jam, dengan sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menjadi korban terbanyak.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini merespons data tersebut dengan meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan semua penyelenggara sistem elektronik untuk memperkuat sistem pemantauan mereka secara langsung dan berkelanjutan.
Menurut Amelia, meskipun angka itu terlihat menakutkan, penting dipahami bahwa sebagian besar serangan tersebut sudah berhasil terdeteksi dan diblokir sebelum menembus sistem. “Ini menunjukkan bahwa ancaman siber semakin masif dan membutuhkan kesiapsiagaan yang lebih kuat,” ujarnya.
Anggota DPR itu menekankan bahwa perlindungan digital tidak cukup hanya mengandalkan teknologi semata. Pemerintah perlu menjalankan audit keamanan rutin, menutup celah-celah kerentanan sistem, membangun mekanisme respons cepat, dan memastikan layanan dapat dipulihkan dengan segera ketika terjadi insiden.
Selain aspek teknis, Amelia juga menyoroti pentingnya pertukaran informasi ancaman antarinstitusi dan edukasi keamanan digital bagi masyarakat luas. “Jangan sampai kita baru bergerak setelah terjadi kebocoran data atau gangguan pelayanan publik,” katanya.
Data rinci dari pemantauan FortiGuard Labs menunjukkan sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menerima sekitar 761.000 serangan, diikuti sektor teknologi dengan 386.000 serangan, dan sektor pemerintahan dengan 121.000 serangan dalam periode yang sama.
Amelia melihat pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber sebagai kesempatan emas untuk memperkuat fondasi hukum nasional dan memperjelas tanggung jawab setiap lembaga. Tujuan akhirnya adalah memastikan infrastruktur informasi vital dan data masyarakat tetap terlindungi sambil memastikan layanan esensial terus berjalan lancar.
Sumber: Antara News
Baca Juga

DPR Serahkan Tanggung Jawab Verifikasi Ijazah ke KPU Usai Petisi Publik Bergema

DPR Desak Polisi Usut Keterlibatan Geng dalam Kasus Dua Remaja Lukai Bayi

140 Pelaku Penipuan Online dari Filipina akan Dideportasi ke Indonesia Akhir November

