DPR Bakal Evaluasi KPU dan Bawaslu Usai Putusan MK Soal Ijazah Gibran

DPR Bakal Evaluasi KPU dan Bawaslu Usai Putusan MK Soal Ijazah Gibran

Komisi II DPR berencana mengevaluasi cara kerja KPU dan Bawaslu, khususnya soal proses verifikasi dokumen calon, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang menyangkut syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Anggota Komisi II dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyebut berbagai fakta yang mencuat selama persidangan MK bisa jadi bahan berharga untuk memperbaiki aturan pemilu. Evaluasi itu mencakup mekanisme verifikasi administrasi maupun faktual terhadap calon peserta pemilu. “Itu merupakan insight yang sangat penting bagi Komisi II yang saat ini sedang melakukan proses untuk revisi undang-undang,” kata Khozin.

Khozin menegaskan, rencana evaluasi terhadap KPU dan Bawaslu sebenarnya bukan sesuatu yang baru dan tidak bergantung pada putusan MK. Langkah itu sudah masuk dalam agenda Panitia Kerja atau Panja Revisi Undang-Undang Pemilu. “Dengan atau tanpa putusan MK kita ada, karena bagian dari Panja RUU Pemilu itu pasti kita mengundang pemerintah, KPU, Bawaslu. Bahkan dengan KPU Provinsi juga, Bawaslu Provinsi,” ujarnya.

Dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan gugatan soal syarat pendidikan Gibran tidak bisa diterima karena para pemohon dianggap tidak punya kedudukan hukum yang sah. Namun MK juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang setara minimal SMA. MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran karena ia sudah dilantik sebagai Wakil Presiden.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Bahtra Banong mengaku pihaknya belum menerima salinan resmi putusan MK secara kelembagaan. “Kami tentu akan mempelajari, mengkaji secara komprehensif apa-apa yang menjadi putusan MK. Nanti mungkin berikutnya kami akan sampaikan,” kata Bahtra.

Soal kemungkinan PKB mengajukan gugatan baru, Khozin menyebut belum ada pembicaraan internal soal itu. Ia mengakui secara hukum langkah tersebut dimungkinkan, tapi keputusan ada di tangan pimpinan partai. Proses revisi UU Pemilu pun masih panjang, dan berbagai temuan dari persidangan MK tampaknya akan ikut mewarnai perdebatan di dalamnya.

Sumber: Liputan6

Baca Juga

Scroll to Top