BRAN dan Kementerian ATR/BPN Perkuat Koordinasi soal Administrasi Tanah dan Reforma Agraria

BRAN dan Kementerian ATR/BPN Perkuat Koordinasi soal Administrasi Tanah dan Reforma Agraria

Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menegaskan bahwa kewenangan administrasi tanah tetap berada di tangan Kementerian ATR/BPN, bukan dialihkan ke lembaga lain. Penegasan ini muncul seiring adanya pertemuan koordinasi antara kedua pihak.

Dedi Prasetyo selaku perwakilan BRAN menemui Wakil Menteri ATR/BPN untuk membahas langkah-langkah konkret dalam pelaksanaan reforma agraria — yakni program penataan ulang kepemilikan dan pengelolaan tanah agar lebih adil bagi masyarakat. Pertemuan ini disebut sebagai bagian dari upaya sinkronisasi kerja antar lembaga.

Dalam pertemuan tersebut, Dedi menekankan bahwa sinergi antara BRAN dan Kementerian ATR/BPN menjadi kunci agar program reforma agraria benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar kebijakan di atas kertas.

Kolaborasi lintas lembaga seperti ini dinilai penting mengingat urusan pertanahan kerap menjadi sumber sengketa dan konflik di berbagai daerah. Dengan kejelasan kewenangan dan koordinasi yang solid, diharapkan penyelesaian masalah agraria bisa berjalan lebih tertib dan berpihak pada rakyat.

Sumber: Detik.com

Baca Juga

Scroll to Top