Pemerintah Siapkan Hukuman Berat untuk Perusahaan Perusak Lingkungan

Pemerintah Siapkan Hukuman Berat untuk Perusahaan Perusak Lingkungan

Kementerian HAM sedang menyiapkan peraturan baru yang akan memberi kewenangan kepada negara untuk menghukum perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan. Instrumen hukum ini berupa Peraturan Presiden tentang Bisnis dan HAM, yang saat ini menunggu pengesahan dari Istana. Hukuman yang akan diterapkan bisa sangat berat, mulai dari penutupan perusahaan hingga larangan akses ke perbankan.

Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan bahwa regulasi baru ini dirancang untuk memperkuat norma hak asasi manusia sekaligus melindungi lingkungan, mengacu pada Konferensi Rio 1992. Revisi Undang-Undang HAM juga akan memperkuat sistem peradilan agar mampu mengadili kejahatan ekosida dan biosida—istilah hukum untuk perusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Pigai menyebut contoh kasus internasional seperti Fukushima, Lapindo, dan Minamata sebagai preseden yang ingin dicegah di masa depan.

Pigai mengatakan bahwa “menteri akan menyampaikan kepada Presiden, kalau ada perusahaan itu terbukti melakukan pelanggaran HAM, maka sampaikan kepada Presiden, Presiden akan mengambil, memerintahkan Menteri HAM untuk satu, menutup perusahaan; banned di perbankan; atau memberi teguran tegas. Di dalam Perpres itu.” Dengan instrumen ini, pemerintah juga bersiap memanggil perusahaan-perusahaan multinasional besar, termasuk Freeport, jika terbukti melakukan pelanggaran.

Sementara menunggu regulasi resmi, Kementerian HAM sedang berkoordinasi dengan Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) untuk mengevaluasi izin usaha yang berpotensi mengancam kelestarian alam. Pigai menggunakan contoh Rwanda, yang mendapat penghargaan internasional karena berhasil melestarikan satwa liar. Ia juga menyoroti kasus Ujung Kulon, di mana upaya memindahkan satwa dari habitat aslinya bertentangan dengan prinsip konservasi dan, menurutnya, setara dengan pemindahan paksa manusia—yang merupakan pelanggaran HAM berat.

Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menggabungkan perlindungan lingkungan dengan penegakan hak asasi manusia dalam satu kerangka hukum yang terintegrasi. Dengan memberikan Presiden wewenang untuk menindak korporasi perusak alam, pemerintah berusaha menciptakan efek jera yang kuat bagi sektor bisnis yang mengabaikan kelestarian ekosistem.

Sumber: Antara News

Baca Juga

Scroll to Top