Foto Wakil Presiden Gibran Dilepas dari Ruangan DPRD Jabar, Sempat dalam Posisi Terbalik

Foto Wakil Presiden Gibran Dilepas dari Ruangan DPRD Jabar, Sempat dalam Posisi Terbalik

Insiden pencopotan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terjadi di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat pada Kamis, 12 November. Foto tersebut kemudian ditemukan dalam posisi terbalik setelah dilepas dari dinding, memicu kontroversi dan sorotan publik tentang etika dan kelayakan tindakan tersebut.

Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa menegaskan tidak ada perintah darinya untuk menurunkan atau membalik foto tersebut. Ia mengatakan terkejut ketika foto berakhir dalam posisi terbalik dan menjadi bahan perbincangan publik. Saat itu sedang berlangsung audiensi dengan kelompok masyarakat sipil, dan setelah acara usai peserta meminta berfoto bersama dengan pimpinan DPRD.

“Pertama bahwa DPRD ini kan rumah untuk rumah rakyat, jadi setiap ada yang mengajukan audiensi itu pasti kami terima,” kata Buky pada Jumat, 13 November. Dia menjelaskan bahwa surat permintaan audiensi dari aliansi masyarakat sipil Jawa Barat sudah diterima sebelum berita pengunduran diri wakil presiden muncul, dan berisi enam tuntutan yang hendak disampaikan.

Buky mengaku posisinya berada di pinggir saat peserta audiensi membawa dan menangani pigura foto wakil presiden. Karena letaknya yang tidak langsung, ia tidak menyadari foto tersebut kemudian diposisikan terbalik. DPRD Jabar merencanakan mengirim surat resmi untuk meminta klarifikasi kepada Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat mengenai siapa yang menurunkan dan membalik foto tersebut.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan penyesalannya atas insiden tersebut. Meskipun mengakui bahwa menyampaikan sikap politik merupakan hak demokratis setiap individu, Dedi menekankan bahwa demokrasi harus disertai tanggung jawab dan adab yang baik.

“Itu hak demokrasi dan pribadi dalam setiap orang. Tetapi dalam demokrasi ada yang disebut dengan adab berdemokrasi,” ungkap Dedi pada Sabtu, 14 November. Menurutnya, pencopotan foto di lingkungan kantor pemerintahan seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang tepat, yakni oleh petugas yang ditunjuk secara resmi, bukan oleh peserta audiensi.

Dedi juga menganggap cara foto dibawa dalam posisi terbalik dan diletakkan di atas kursi patut menjadi perhatian bersama. Dia meminta kelompok masyarakat dan aktivis yang terlibat memberikan penjelasan terbuka kepada publik tentang apa yang sebenarnya terjadi dan alasan di balik tindakan tersebut.

Gubernur mengajak masyarakat untuk tetap menjaga semangat demokrasi yang terbuka namun tetap beradab. Dedi juga mengingatkan publik agar menunggu keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam proses penetapan wakil presiden baru, dan meyakini bahwa lembaga tersebut akan mengambil keputusan terbaik untuk negara.

Sumber: CNN Indonesia

Baca Juga

Scroll to Top