Eks Inspektur Banda Aceh Dibebaskan, Bukti Dianggap Tidak Cukup untuk Hukuman Cambuk

Eks Inspektur Banda Aceh Dibebaskan, Bukti Dianggap Tidak Cukup untuk Hukuman Cambuk

Seorang mantan kepala inspektorat di Banda Aceh berinisial FD berhasil terlepas dari jeratan hukum cambuk. Penyidik dari Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh memutuskan melepasnya karena tidak menemukan bukti yang cukup kuat untuk menjerat FD dalam kasus hubungan sesama jenis.

FD dan pasangannya AM ditangkap saat berada di ruang kerja Kantor Inspektorat pada Agustus 2026. Keduanya sempat ditetapkan sebagai tersangka dengan dua alat bukti yang berhasil dikumpulkan petugas. Namun, FD dibebaskan pada 31 Oktober lalu setelah masa tahanannya habis.

Kepala Satpol PP dan WH Banda Aceh, M. Rizal, menjelaskan bahwa bukti yang ada tidak memenuhi syarat untuk memenuhi unsur jarimah liwath (hubungan seksual sesama jenis antara laki-laki) sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. “Berdasarkan petunjuk dari peneliti berkas perkara bahwa unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dinyatakan belum terpenuhi,” ujar Rizal.

Kejaksaan Negeri Banda Aceh turut mempersulit kasus ini dengan dua kali mengembalikan berkas ke penyidik karena dianggap belum lengkap syarat formil dan materiil. Rizal berpendapat rumusan pasal tentang jarimah liwath dalam qanun terlalu spesifik sehingga tidak memberikan alternatif lain untuk penuntutan.

Meskipun bebas dari hukuman pidana, FD tidak sepenuhnya lolos dari sanksi. Kepala BKPSDM Banda Aceh Emila Sovayana mengumumkan bahwa FD telah dipecat dari jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atas dasar melakukan pelanggaran disiplin berat. “FD dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin berat dan memenuhi unsur untuk dijatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH),” kata Emila.

Kasus ini menunjukkan tantangan dalam penerapan qanun jinayah di Aceh, khususnya ketika elemen bukti tidak sesuai dengan standar yang sangat ketat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber: CNN Indonesia

Baca Juga

Scroll to Top