
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa lembaganya termasuk target penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan tiga orang lainnya. Perkara ini telah ditetapkan menjadi kasus pidana dengan empat tersangka yang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
KPK menyatakan siap mendukung proses hukum yang tengah berjalan di Polri. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa lembaganya “menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri.” Dukungan ini diberikan karena penyadapan terhadap KPK tidak berkaitan dengan upaya menggali informasi untuk kepentingan perkara tertentu.
Hingga saat pengumuman, KPK belum menerima rincian dari Polri tentang siapa saja pimpinan atau pegawai KPK yang menjadi korban penyadapan. Budi mengatakan bahwa data tersebut masih merupakan bagian dari materi penyidikan yang menjadi domain Polri untuk diungkap secara bertahap kepada publik.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto telah memaparkan kepada Komisi III DPR bahwa sasaran penyadapan mencakup berbagai kalangan strategis, mulai dari Presiden RI, lingkaran istana, hingga lembaga pemerintah, anggota parlemen, pejabat daerah, aparat penegak hukum, organisasi sosial, aktivis, dan mahasiswa.
Polri menetapkan empat tersangka dalam perkara ini pada 3 dan 5 November 2026. Selain mantan Kapolri Listyo Sigit, tersangka lainnya adalah Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS, widyaiswara Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EH, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU. Tiga dari empat tersangka telah ditahan, sementara SU belum karena dalam kondisi pulih pascastroke.
Polri juga menyelenggarakan sidang etik terhadap salah satu tersangka pada 10 November 2026 dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Penyelesaian perkara ini menjadi sorotan karena melibatkan tingkat organisasi tertinggi di institusi kepolisian dan berdampak pada kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Sumber: CNN Indonesia
Baca Juga

DPR Serahkan Tanggung Jawab Verifikasi Ijazah ke KPU Usai Petisi Publik Bergema

DPR Desak Polisi Usut Keterlibatan Geng dalam Kasus Dua Remaja Lukai Bayi

140 Pelaku Penipuan Online dari Filipina akan Dideportasi ke Indonesia Akhir November

