:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9389410/original/022306600_1793715971-Screenshot_2026-11-03_212132.jpg)
Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kini menghadapi dilema status penghargaan negara seiring kasus penyadapan yang menjeratnya. Meski sudah ditahan di Rutan Mako Brimob, Istana belum membuat keputusan akhir apakah akan mencabut Bintang Mahaputera Adipurna yang diterimanya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa untuk saat ini pemerintah hanya memberhentikan Listyo dari posisinya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). “Belum, belum (cabut Bintang Mahaputera Adipurna Listyo). Sementara kita berhentikan dulu sebagai KSP ya,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan.
Penghargaan tertinggi itu diberikan kepada Listyo saat pelantikannya sebagai KSP pada Oktober 2026, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86 TK Tahun 2026. Pemberian tersebut mengikuti protokol yang berlaku pada saat itu.
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyerukan agar Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) mengkaji ulang keputusan pemberian penghargaan ini. Menurut Hasanuddin, penghargaan negara bukan hanya simbol tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan keteladanan penerimanya.
Dasar hukum untuk mencabut penghargaan sudah tersedia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Pasal 35 menyebutkan Presiden bisa mencabut tanda kehormatan jika penerimanya tidak lagi memenuhi syarat, termasuk integritas moral dan tidak pernah dipidana penjara.
Proses pencabutan harus melalui mekanisme formal: pertama ada usulan dari perseorangan atau lembaga, kemudian Dewan GTK meneliti dan memverifikasi, lalu Presiden menetapkan keputusan berdasarkan pertimbangan Dewan tersebut. Hasanuddin mendorong pengkajian dilakukan secara objektif tanpa memvonis sebelumnya, dengan tetap menghormati asas praduga tidak bersalah.
Kasus Listyo menunjukkan pentingnya konsekuensi hukum tidak hanya pada tahap pidana, tetapi juga pada status penghargaan yang pernah diterima. Keputusan akhir dari Istana akan menjadi preseden penting dalam penanganan kasus pejabat publik di masa mendatang.
Sumber: Liputan6




