:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5426450/original/037517400_1764306006-Screenshot_2025-11-28_113148.png)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut aliran uang yang diduga diterima pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Jawa Barat, berkaitan dengan layanan pengurusan tanah. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari pengembangan kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan pada September 2026 lalu.
Pada 5 November 2026, tim penyidik KPK memeriksa dua pegawai kantor pertanahan tersebut. Keduanya adalah GPM, yang menjadi koordinator di bagian pengukuran dan pemetaan tanah, serta A, koordinator di bagian penetapan hak atas tanah.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan ini, penyidik meminta penjelasan mengenai aliran uang yang diterima beberapa pihak di kantor tersebut. “Dalam pemeriksaan ini, penyidik meminta keterangan berkaitan dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh pihak-pihak di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Selain menggali aliran uang, penyidik juga mendalami bagaimana mekanisme penerimaan dan pengumpulan dana yang diduga terlibat dalam kasus ini. Keterangan dari kedua saksi diperlukan untuk melengkapi bukti-bukti yang dibutuhkan dalam penyidikan.
Kasus ini dimulai ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi itu menangkap sejumlah pejabat dan pengusaha yang diduga melakukan suap dalam pengurusan hak guna bangunan milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Sehari setelah operasi, KPK menetapkan delapan tersangka, termasuk Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Bogor I Sontang Coin Manurung, dan Presiden Direktur Summarecon Adrianto Pitojo Adhi. Tersangka lainnya mencakup mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dan Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq.
Dalam pengembangan kasus, KPK melakukan serangkaian penggeledahan di berbagai lokasi antara September hingga akhir bulan tersebut. Penggeledahan dilakukan di kantor-kantor Kementerian ATR/BPN, kantor dan rumah pengusaha, serta sejumlah lokasi bisnis yang terlibat dalam perkara ini. Proses penyidikan terus berlanjut untuk mengungkap lebih lanjut aliran dana dan mekanisme korupsi di balik pengurusan hak tanah.
Sumber: Liputan6




