Wakil Ketua DPR Dasco Tolak Rumor Cawapres, Sebut Isu Itu Pengalihan dari Kasus Penyadapan

Wakil Ketua DPR Dasco Tolak Rumor Cawapres, Sebut Isu Itu Pengalihan dari Kasus Penyadapan

Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR, membantah kabar yang beredar bahwa dirinya akan menjadi calon wakil presiden. Dasco mengatakan isu tersebut sengaja dimunculkan untuk mengalihkan perhatian dari kasus penyadapan ilegal yang sedang diselidiki polisi. Dia menegaskan melalui Instagram pribadinya pada Kamis lalu bahwa berita itu adalah hoaks.

“Ada upaya pengalihan isu dari hot isu penyadapan ilegal menjadi Dasco akan jadi cawapres,” tulis Dasco dalam unggahan tersebut. Politikus ini yakin informasi tentang dirinya jadi cawapres hanyalah upaya distraksi dari pemberitaan yang sedang menjadi sorotan publik.

Sementara itu, Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penyadapan tanpa izin, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal ke sistem penyadapan milik lembaga kepolisian itu sendiri. Hingga kini, penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, masing-masing dengan inisial LSP, ASN, dan EH.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menjelaskan bahwa ketiga tersangka diduga memerintahkan penyadapan yang tidak sesuai prosedur hukum. “Pada kurun waktu tahun 2022-2025 dan 2026, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur permohonan penyidik maupun lampiran LP,” katanya saat konferensi pers.

Penyelidik menemukan bahwa kegiatan penyadapan tersebut tidak memiliki tujuan untuk penegakan hukum—sebagaimana mestinya. Bahkan lebih mencurigakan, mereka diduga menghapus data hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak bukti.

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 mengatur bahwa penyadapan harus menjamin perlindungan hak asasi manusia, legalitas, dan kepastian hukum. Penyadapan hanya boleh dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur undang-undang.

Terhadap ketiga tersangka, Direktorat Siber Bareskrim menerapkan tiga pasal pidana berbeda. Pertama, Pasal 258 KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Kedua, Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP dengan ancaman enam tahun. Ketiga, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dengan ancaman delapan tahun penjara.

Asep menekankan bahwa penetapan ketiga tersangka baru merupakan tahap awal proses penyidikan. Penyidik masih memeriksa satu orang lain sebagai saksi, dan penyelidikan akan berlanjut dengan menerapkan standar profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas tertinggi.

Sumber: Liputan6

Baca Juga

Scroll to Top