
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan bahwa Pasal 31, 33, dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pilar utama dalam membangun negara kesejahteraan Indonesia. Ketiga pasal tersebut saling terhubung dan tidak dapat dijalankan secara terpisah untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama.
Dalam pertemuan dengan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) di Jakarta pada 3 November 2026, Gus Ipul menjelaskan makna masing-masing pasal tersebut. “Bagaimana memahami konteks negara kesejahteraan ala Indonesia? Kata kuncinya di jantung konstitusi itu tiga pasal. Jadi Pasal 31, 33, 34. Sebenarnya muter di situ saja,” katanya.
Pasal 31 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Pasal 33 mengamanatkan bahwa sumber daya alam harus dikuasai dan dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui sistem ekonomi demokratis. Pasal 34 mewajibkan negara untuk melindungi masyarakat prasejahtera, termasuk fakir miskin dan anak-anak yang terlantar.
Menurut Gus Ipul, ketiga pasal ini bekerja secara sinergis—hak pendidikan hanya bisa terwujud jika sumber daya ekonomi dikelola dengan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, dan hasilnya harus sampai ke kelompok paling rentan. Jika pengelolaan sumber daya alam tidak berpihak pada masyarakat, risiko kesenjangan sosial akan semakin membesar.
Pemerintah telah mengimplementasikan amanat konstitusi tersebut melalui beberapa program konkret. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang memastikan tidak ada masyarakat yang kelaparan, Sekolah Rakyat mewujudkan hak pendidikan dasar, dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mempraktikkan demokrasi ekonomi di tingkat lokal.
Gus Ipul menekankan bahwa mewujudkan negara kesejahteraan bukanlah tugas sederhana, melainkan memerlukan komitmen serius dari negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan layak kepada kelompok masyarakat yang paling rentan. Dia juga mengajak PMII untuk memperkuat peran organisasi melalui berbagai aktivitas akademik, diskusi publik, dan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
PB PMII merencanakan Musyawarah Pimpinan Nasional pada 19-22 November 2026 di Bandung dengan tema ‘Visi Negara Sejahtera ala Indonesia’. Acara tersebut bertujuan mensosialisasikan kembali kepada publik tentang konsep negara kesejahteraan menurut pemahaman konstitusional Indonesia.
Sumber: Detik.com
Baca Juga

Pemerintah Siapkan Hukuman Berat untuk Perusahaan Perusak Lingkungan

Silmy Karim Klaim Pungli Izin Tinggal WNA Sudah Ada Sebelumnya, Justru Dia yang Menghentikan

Semburan Air Bergas di Serang Jadi Daya Tarik Warga, Padahal Mengandung Metana Berbahaya

