:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9293996/original/036742600_1783769721-164338.jpg)
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengusulkan agar harta yang disita dari pelaku kejahatan finansial—mulai dari investasi bodong, trading fiktif, hingga penipuan umrah—dikembalikan langsung kepada korban daripada masuk kas negara. Usulan ini didorong karena korban masih kesulitan mendapat ganti rugi meski pelaku sudah dihukum.
Selama ini, sistem hukum pidana Indonesia terlalu fokus menghukum pelaku tanpa memulihkan kerugian masyarakat. Akibatnya, para tersangka sering memilih menerima hukuman penjara beberapa tahun sambil menyembunyikan aset mereka melalui pencucian uang sebelum keputusan pengadilan final.
“Praktik penegakan hukum selama ini menunjukkan bahwa korban kejahatan keuangan sangat sulit untuk mendapatkan ganti kerugian (restitusi). Sistem peradilan pidana konvensional terlalu berfokus pada penghukuman badan (in personam), bukan pada pemulihan kerugian korban,” kata Habiburokhman.
Permasalahan memburuk ketika aset sitaan kemudian dirampas oleh negara, padahal uang tersebut berasal dari ratusan ribu korban yang tertipu. Kasus Binomo dan First Travel menunjukkan ribuan korban sempat kehilangan harapan setelah pengadilan memutuskan aset diserahkan ke kas negara tanpa mekanisme pengembalian yang jelas.
Habiburokhman mengusulkan penguatan Pasal 38 ayat (3) dalam RUU Perampasan Aset agar hakim memiliki dasar hukum untuk memprioritaskan pemulihan hak korban dibanding kepentingan negara. Mekanisme gugatan terhadap aset (in rem) memungkinkan aset dibekukan dan dirampas tanpa menunggu proses pidana selesai, yang bisa bertahun-tahun.
Melalui sistem ini, aset yang terkait kejahatan ekonomi dapat dilelang, kemudian hasilnya didistribusikan proporsional kepada korban yang telah diverifikasi. Habiburokhman menekankan bahwa setiap rupiah aset harus diprioritaskan untuk korban asalkan kejahatan dilakukan secara sistematis dan merugikan banyak orang.
“Ukuran utamanya sangat jelas: selama tindak pidana tersebut bermotif ekonomi dan dilakukan secara sistematis hingga merugikan masyarakat banyak, maka setiap rupiah aset yang berhasil dilacak wajib diprioritaskan untuk menambal kerugian para korban,” tegasnya.
Pendekatan ini diharapkan menutup celah yang sering dimanfaatkan pelaku kejahatan kerah putih untuk menyembunyikan harta atas nama orang lain atau memilih jalani penjara sementara demi mengamankan uang hasil tindak pidana mereka setelah keluar dari penjara nanti.
Sumber: Liputan6
Baca Juga

DPR Serahkan Tanggung Jawab Verifikasi Ijazah ke KPU Usai Petisi Publik Bergema

DPR Desak Polisi Usut Keterlibatan Geng dalam Kasus Dua Remaja Lukai Bayi

140 Pelaku Penipuan Online dari Filipina akan Dideportasi ke Indonesia Akhir November

