
Pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah mendesak Indonesia dan negara ASEAN membentuk kerja sama cyber khusus untuk memberantas perjudian daring lintas negara. Menurutnya, upaya bersama ini perlu melibatkan pelacakan jaringan, penindakan pelaku, dan pengungkapan aliran dana hasil kejahatan.
Rezasyah mengusulkan pembentukan lembaga regional bernama ASEAN Center atau ASEAN Task Force for Online Gambling yang melibatkan seluruh anggota ASEAN. Lembaga ini akan berfungsi melacak aktivitas perjudian daring, menukar data intelijen, dan mengidentifikasi aliran uang dari tindak kejahatan.
“Kerja sama cyber. Jadi, mereka sama-sama bisa melacak titik-titik perjudian, lokasi perjudian, kemudian model penipuan daringnya seperti apa, dan juga pencucian uang dari kejahatan perjudian online tersebut,” ujar Rezasyah dalam wawancara di Jakarta, Kamis.
Tantangan utama adalah perbedaan sistem hukum dan kebijakan di setiap negara ASEAN. Beberapa negara mengizinkan bentuk perjudian tertentu dengan regulasi ketat, sementara negara lain menerapkan kebijakan berbeda. Namun, Rezasyah menekankan keseragaman standar operasional—termasuk sistem komunikasi dan kode yang sama—tetap bisa dilakukan tanpa mengabaikan kewenangan hukum lokal.
Pelaku judi daring memanfaatkan kemampuan teknologi yang bergerak cepat, sementara aparat penegak hukum tertinggal dalam melacaknya. Server mereka sering berpindah antara luar negeri dan Indonesia, mempersulit identifikasi dan pemutusan operasional.
Rezasyah juga menekankan pentingnya tindakan dalam negeri yang tidak mengandalkan sepenuhnya respons ASEAN. “Kalau kita sudah tahu kerentanan di dalam negeri, maka lakukan digital literacy. Dan terserah ASEAN itu tanggapannya bagaimana, tetapi kita langsung melakukan penindakan di dalam negeri,” katanya.
Pemerintah disarankan memperkuat pengawasan situs mencurigakan, pemblokiran cepat, dan deteksi situs yang berganti identitas untuk menghindari pantauan. Rezasyah juga minta data komprehensif tentang korban judi daring—usia dan latar belakang ekonomi mereka—untuk merancang program pencegahan yang tepat.
Pendidikan literasi digital sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi menjadi kunci penting agar masyarakat mampu mengenali risiko perjudian daring dan berbagai modus penipuan. Tanpa langkah ini dan kerja sama regional yang kuat, judi online akan terus menggerus keuangan masyarakat dan menghambat pemberdayaan generasi muda Indonesia.
Sumber: Antara News
Baca Juga

DPR Serahkan Tanggung Jawab Verifikasi Ijazah ke KPU Usai Petisi Publik Bergema

DPR Desak Polisi Usut Keterlibatan Geng dalam Kasus Dua Remaja Lukai Bayi

140 Pelaku Penipuan Online dari Filipina akan Dideportasi ke Indonesia Akhir November

