
Organisasi anti-korupsi Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) memberikan dukungan penuh terhadap gagasan dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak. Gagasan tersebut adalah negara bisa merampas aset-aset milik pejabat publik yang sengaja tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, melihat ada setidaknya dua keuntungan dari usulan ini jika diterapkan. Pertama, langkah ini bisa menjadi pencegahan efektif agar para pejabat tidak berani menyembunyikan harta mereka dari negara. Kedua, perampasan aset semacam ini dapat menjadi alat yang lebih tajam untuk memberantas praktik korupsi dan penempatan harta hasil tindak pidana.
LHKPN sendiri adalah dokumen wajib yang harus diisi setiap pejabat negara untuk melaporkan semua aset, properti, tabungan, dan harta berharga milik mereka beserta keluarga. Mekanisme pelaporan ini menjadi salah satu instrumen transparansi untuk mengawasi apakah ada kenaikan harta yang tidak wajar atau mencurigakan.
Dengan adanya ancaman perampasan aset atas ketidaklengkapan laporan, diharapkan tingkat kepatuhan pejabat dalam melaporkan harta mereka akan meningkat signifikan. Langkah ini juga membuat konsekuensi hukum menjadi lebih berat dan menjerakan bagi yang mencoba mengecoh sistem pelaporan.
Sumber: Sindonews
Baca Juga

DPR Serahkan Tanggung Jawab Verifikasi Ijazah ke KPU Usai Petisi Publik Bergema

DPR Desak Polisi Usut Keterlibatan Geng dalam Kasus Dua Remaja Lukai Bayi

140 Pelaku Penipuan Online dari Filipina akan Dideportasi ke Indonesia Akhir November

