Pemulihan Bencana Sumatera 2027 Butuh Rp42 Triliun, Ini Strategi Pemerintah Agar Tidak Terputus

Pemulihan Bencana Sumatera 2027 Butuh Rp42 Triliun, Ini Strategi Pemerintah Agar Tidak Terputus

Pemerintah merencanakan alokasi dana besar-besaran untuk pemulihan wilayah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada tahun depan. Muhammad Tito Karnavian, yang memimpin Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) sekaligus menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, menetapkan target Rp42 triliun untuk kegiatan pemulihan tahun 2027.

Dana tersebut berasal dari dua sumber utama: Rp9 triliun yang tersisa dari anggaran 2026 dan Rp33 triliun yang baru dialokasikan untuk 2027. Tito menjelaskan mengapa dana tahun ini tidak habis terpakai. “Lelangnya ada yang sampai dua bulan. Lelang Juni, dan baru goal-nya September sehingga kalau dikerjakan atau dipaksakan semua yang direncanakan pada 2026, maka diperkirakan tidak akan bisa diselesaikan sampai akhir tahun,” ujarnya, mengungkapkan bahwa beberapa kementerian dan lembaga memilih untuk tidak memaksakan proyek agar tidak kena penalti.

Strategi Tito adalah menggeser dana yang tidak terpakai tersebut ke tahun depan agar proses pemulihan berjalan tanpa henti. Ia khawatir jika ada jeda waktu antara pengajuan anggaran dan persetujuan, masyarakat akan semakin lama menunggu perbaikan infrastruktur dan rumah mereka. “Kalau seandainya dimulainya atau baru diajukan Januari, kemudian di-approve-nya April, maka Januari—April itu akan terjadi kekosongan atau kevakuman. Ini yang kami enggak harapkan karena masyarakat membutuhkan kecepatan untuk pemulihan,” kata Tito.

Untuk memastikan target tersebut tercapai, Tito telah melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono dan berencana membahas hal ini dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Jika disetujui, lelang untuk proyek-proyek pemulihan diharapkan dapat dimulai pada Januari 2027, sehingga pekerjaan konstruksi bisa segera dimulai di bulan Februari.

Pendekatan ini dilakukan agar dana yang telah dialokasikan tidak terbuang percuma dan program pembangunan kembali infrastruktur pascabencana dapat berjalan berkelanjutan tanpa gangguan administratif yang merugikan masyarakat penerima manfaat.

Sumber: Antara News

Baca Juga

Scroll to Top