
Rencana Pemerintah Kota Surabaya menyalurkan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) ke pondok pesantren mendapat dukungan dari kalangan legislatif, namun dengan syarat: regulasinya harus diperjelas dulu sebelum uang benar-benar mengalir.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Laila Mufidah dari Fraksi PKB, menyambut baik langkah tersebut sebagai upaya menyamakan hak pendidikan santri dengan siswa sekolah formal. Namun ia mengingatkan bahwa ponpes secara kelembagaan berada di bawah naungan Kementerian Agama, bukan Dinas Pendidikan, sehingga potensi tumpang tindih anggaran harus diantisipasi sejak awal.
“Perluasan bantuan BOPDA ini sebagai ikhtiar Surabaya dalam rangka menyetarakan hak pendidikan bagi santri di Surabaya,” kata Laila. Ia juga menegaskan, “Setiap uang APBD harus digunakan dengan asas kepatutan dan asas kemanfaatan.”
Program ini ditargetkan menjangkau 117 ponpes di Surabaya berdasarkan data Kementerian Agama. Saat ini Dinas Pendidikan Surabaya sedang mencocokkan data siswa melalui sistem Dapodik dengan sistem data milik Kemenag yang disebut EMIS, agar penerima bantuan benar-benar tepat sasaran.
Laila juga meminta Pemkot membedakan skema bantuan untuk siswa asal Surabaya dengan bantuan operasional yang langsung diberikan ke lembaga ponpes. Legalitas penyaluran, kesiapan administrasi, dan kemampuan akuntansi ponpes disebutnya sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan.
Di sisi lain, Laila melihat program ini bisa menjadi pendorong bagi pesantren untuk berbenah secara manajerial. Jika ponpes ingin memenuhi syarat penerima BOPDA, mereka otomatis terdorong untuk memperbaiki sistem administrasi dan tata kelola keuangan mereka. Program ini pun diharapkan membantu keluarga kurang mampu dan menekan angka putus sekolah di kalangan santri.
Sumber: Detik.com
Baca Juga

Dasco Ahmad Hormati Hak Presiden Prabowo Tentukan Cawapres Pengganti Gibran

Posisi Wakil Presiden Kosong, Sejumlah Tokoh Enggan Berkomentar Soal Pencalonan Pengganti Gibran

PAN Resmi Tidak Ajukan Kader untuk Posisi Cawapres Pengganti Gibran

