
Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih memberikan hak kepegawaian kepada Nurkholis, Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang nonaktif dan sedang menghadapi kasus dugaan korupsi perizinan tambang. Besarnya tunjangan yang diterima mencapai 50 persen dari gaji reguler, dan pemberian ini akan terus berlanjut sampai ada putusan hukum yang sudah berkekuatan tetap (artinya tidak bisa diajukan banding lagi).
Selain aspek finansial, Pemprov Jatim juga menyediakan pendampingan hukum untuk Nurkholis selama proses persidangan berlangsung. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jatim Indah Wahyuni menjelaskan bahwa langkah ini didasarkan pada prinsip hukum yang menyatakan seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. “Tetap kita berpegang pada asas praduga tak bersalah. Kita tetap memberikan pendampingan hukum lewat LKBH Korpri,” kata Indah.
Nurkholis sebelumnya ditugaskan sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jatim. Dia diduga telah memerintahkan bawahannya melakukan pungli atau pemungutan uang ilegal dari para pemohon izin pertambangan, geologi, dan air tanah. Total nilai pungutan yang diketahui mencapai sekitar Rp1,23 miliar, dengan bagian yang diduga masuk ke kantong Nurkholis sebesar Rp687,5 juta.
Untuk memastikan fungsi dinas tetap berjalan normal, Pemprov menunjuk Kepala Dinas Kehutanan Jumadi sebagai pelaksana tugas di Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah menargetkan pengisian jabatan kepala dinas secara tetap dapat selesai sebelum akhir tahun 2026 melalui mekanisme manajemen talenta.
Saat ini Nurkholis menjalani penahanan 20 hari pertama di Cabang Rumah Tahanan Negara Kejati Jatim. Dalam penggeledahan, penyidik menyita uang tunai Rp615 juta dan logam mulia emas 50 gram. Kasus ini dijerat dengan pasal-pasal berlapis dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sumber: CNN Indonesia
Baca Juga

Gerindra Sebut Tuduhan Judol dan Doksing terhadap Dasco Adalah Serangan Politik Berselubung

Relokasi Badak Jawa Bukan Solusi, Fokus pada Riset Habitat Alternatif

Polres Bogor Bongkar Sindikat Penempatan Pembantu Rumah Tangga Ilegal, 7 Korban Teridentifikasi

