Mahfud MD: Pemilihan Wapres Harus Ditunda 14 Hari Kerja Sejak Nama Diserahkan

Mahfud MD: Pemilihan Wapres Harus Ditunda 14 Hari Kerja Sejak Nama Diserahkan

Guru Besar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengingatkan bahwa jadwal pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026 berpotensi tidak sah secara hukum. Alasannya sederhana: Presiden Prabowo Subianto telah melewati batas waktu yang seharusnya untuk menyerahkan nama calon wakil presiden kepada MPR.

Mahfud menjelaskan bahwa aturan main dalam UU MD3 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan jangka waktu 14 hari sejak penerimaan nama calon. Namun, kata Mahfud, ada perbedaan penafsiran: apakah 14 hari itu dihitung sebagai hari kalender atau hari kerja saja.

“Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR,” ujar Mahfud melalui Instagram pada Jumat (20/11).

Menurut Mahfud, interpretasi yang benar adalah 14 hari kerja, bukan kalender. Pasal 1 nomor 22 Tata Tertib MPR secara tegas menyatakan “Hari adalah hari kerja”. Ini berarti hari libur dan hari pemulihan cuti bersama tidak dihitung dalam perhitungan tenggat waktu.

Jika penghitungan hari kerja diterapkan, Mahfud memberi contoh sederhana: kalau Presiden menyerahkan nama pada 20 November 2026, maka Sidang MPR baru bisa digelar pada 10 Desember 2026, bukan 9 Desember. Saran Mahfud ini dimaksudkan untuk memastikan proses pemilihan wapres sah menurut hukum dan sesuai dengan semua peraturan yang berlaku.

Sumber: CNN Indonesia

Baca Juga

Scroll to Top