
Dewan Perwakilan Rakyat baru saja mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Langkah ini direspons positif oleh pengamat hukum karena dianggap membawa perubahan signifikan dalam cara negara memerangi korupsi di masa depan.
Selama ini upaya memberantas korupsi lebih mengutamakan lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan kepada tersangka. Namun, fokus pada aspek penghukuman saja ternyata meninggalkan celah serius: uang hasil kejahatan sering kali masih dinikmati oleh pelaku atau keluarganya setelah mereka dibebaskan dari penjara.
Hardjuno Wiwoho, pengamat hukum dan pembangunan, menjelaskan kelemahan pendekatan lama tersebut. “Selama ini kita terlalu fokus pada berapa tahun koruptor dihukum penjara, tetapi sering lupa menghitung berapa banyak uang hasil korupsi yang benar-benar berhasil dikembalikan. Seorang koruptor bisa saja menjalani hukuman, tetapi setelah bebas masih menikmati kekayaan hasil kejahatannya. Bahkan, kekayaan itu bisa dinikmati keluarganya atau pihak lain. Paradigma seperti ini harus diakhiri,” ujarnya.
Dengan undang-undang baru ini, negara diharapkan mampu mengembalikan aset-aset yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi. Termasuk uang yang telah dialihkan ke pihak ketiga, disimpan atas nama orang lain, atau tersembunyi di balik struktur perusahaan, asal dapat dibuktikan berasal dari kejahatan.
Meski mendukung pengesahan undang-undang ini, Wiwoho mengingatkan bahwa masih terdapat ketentuan-ketentuan yang perlu dikaji lebih lanjut. Isu-isu seperti perlindungan hak kepemilikan yang sah, kepastian hukum, dan batasan kewenangan negara dalam merampas aset memerlukan perhatian khusus sebelum undang-undang benar-benar diberlakukan sekitar satu tahun mendatang.
Perlindungan terhadap pihak ketiga yang memperoleh aset secara jujur juga menjadi catatan penting. Wiwoho menekankan bahwa harta benda keluarga yang diperoleh melalui cara yang sah tidak boleh ikut dirampas hanya karena anggota keluarganya terlibat korupsi, kecuali dapat dibuktikan asal-usulnya dari kejahatan.
Aspek lain yang patut diperhatikan adalah pembentukan lembaga pengelola dan pengawas aset rampasan. Kedua institusi ini harus memiliki tanggung jawab yang tegas, bekerja dengan transparansi penuh, dan tidak menggandakan fungsi lembaga penegak hukum yang sudah ada. Kesuksesan merampas aset akan sia-sia jika kemudian menjadi peluang bagi penyimpangan baru dalam pengelolaannya.
Sumber: Detik.com
Baca Juga

BNPT Gabungkan Bantuan Bencana dengan Program Pencegahan Radikalisme di Padang

Kepala Daycare Little Aresha Divonis 5 Tahun Penjara, Terlepas dari Denda Restitusi Rp425 Juta

Kemendagri Ajak KPK, BPKP, dan LKPP Benahi Tata Kelola Daerah untuk Cegah Korupsi

