
Kementerian Dalam Negeri menggelar forum khusus di Maluku dan Maluku Utara untuk mengubah cara pemerintah daerah menangani pencegahan korupsi. Alih-alih sekadar acara tahunan yang bersifat seremonial, forum ini dimaksudkan sebagai upaya konkret untuk menutup celah-celah penyimpangan di tingkat lokal. Acara diselenggarakan pada Kamis 19 November 2026 dengan menghadirkan berbagai institusi anti-korupsi nasional.
Pertemuan tersebut mempertemukan tiga lembaga penting: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kehadiran para pimpinan daerah—dari gubernur hingga kepala dinas—menunjukkan keseriusan dalam mengatasi masalah integritas pemerintahan. Peserta termasuk gubernur, bupati, wali kota, ketua DPRD, dan para kepala perangkat daerah dari kedua provinsi.
Sebagai bentuk komitmen, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda memimpin pembacaan Pakta Integritas Antikorupsi. Selanjutnya, seluruh bupati, wali kota, dan ketua DPRD kabupaten/kota menandatangani pakta tersebut sebagai janji bersama untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah mereka masing-masing.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga menekankan bahwa forum ini bukan sekadar pertemuan rutin. “Pertemuan ini harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola, membangun integritas, dan mencegah penyimpangan sejak awal,” ujarnya. Dia memaparkan bahwa ada delapan bidang prioritas yang perlu diperbaiki: perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, pelayanan publik, pengawasan, manajemen aparatur sipil negara, pengelolaan aset, dan optimalisasi pajak daerah.
Data dari KPK menunjukkan skala masalah yang serius. Hingga Oktober 2026, sebanyak 227 kepala daerah dan wakil kepala daerah serta 227 gubernur dan wakil gubernur terlibat dalam penindakan korupsi sejak tahun 2004. Pengadaan barang dan jasa menjadi area paling rawan dengan 61,1 persen dari total kasus korupsi daerah, diikuti manajemen pegawai negeri sebesar 27,8 persen.
Kastorius mengidentifikasi empat akar masalah korupsi di daerah: faktor kepemimpinan dan politik, kebijakan dan tata kelola, pengawasan dan akuntabilitas, serta integritas data. Tingginya biaya politik, hubungan transaksional antar pelaku bisnis, dan konflik kepentingan di antara kepala daerah, legislatif, dan birokrasi menciptakan peluang penyimpangan. Hambatan teknis seperti data pengawasan yang tersebar juga mempersulit deteksi dini pelanggaran.
Kemendagri menetapkan enam langkah konkret untuk mengukur keberhasilan forum. Langkah-langkah tersebut meliputi pemetaan risiko, pengendalian keuangan dari tahap perencanaan hingga pembayaran, penguatan fungsi audit internal, integrasi data pengawasan, penyusunan rencana aksi terukur, dan pemantauan berkala. Kastorius menekankan bahwa penandatanganan pakta hanyalah awal—komitmen harus terwujud dalam tindakan nyata dan hasil yang terukur.
Kastorius juga menyoroti peran penting dewan legislatif daerah. Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD harus memastikan setiap alokasi anggaran daerah disusun dengan transparan dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kesuksesan pencegahan korupsi, menurutnya, pada akhirnya bergantung pada kualitas kepemimpinan di daerah masing-masing yang bersedia membuka proses, menerima pengawasan, dan mengendalikan konflik kepentingan.
Sumber: Detik.com
Baca Juga

Undang-Undang Perampasan Aset Dinilai Ubah Strategi Pemberantasan Korupsi

BNPT Gabungkan Bantuan Bencana dengan Program Pencegahan Radikalisme di Padang

Kepala Daycare Little Aresha Divonis 5 Tahun Penjara, Terlepas dari Denda Restitusi Rp425 Juta

