
Proses penentuan calon wakil presiden di MPR merupakan pemilihan yang mengikat secara hukum, bukan sekadar pernyataan persetujuan atau aklamasi. Ketentuan ini telah diatur tegas dalam regulasi internal MPR yang berlaku saat ini.
Pasal 140 Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa mekanisme ini adalah pemilihan dengan hasil yang ditentukan melalui pemungutan suara resmi. Artinya, keputusan mengenai cawapres tidak bisa diambil dengan cara musyawarah mufakat semata.
Hak memilih dalam proses ini tidak hanya dimiliki anggota partai dari DPR, tetapi juga melibatkan anggota DPD yang berjumlah 152 kursi yang tersebar dari 38 provinsi. Dengan demikian, basis pemilihan mencakup representasi yang lebih luas dari seluruh Indonesia.
Pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menjelaskan bahwa MPR seharusnya memilih calon terbaik dengan berdasarkan informasi lengkap. “Bagaimana tahu cara yang terbaik? Ada CV, ada rekam jejak, tapi juga harusnya dimungkinkan untuk penyampaian visi misi,” ujarnya.
Usul presiden mengenai kedua cawapres hanya berfungsi sebagai pintu masuk (entry gate) dalam proses ini. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan MPR dan harus didasarkan pada pertimbangan visi yang jelas, bukan sekadar formalitas persetujuan.
Sidang Paripurna MPR untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan pada 9 Desember mendatang. Calon yang meraih suara terbanyak dalam pemilihan tersebut akan ditetapkan sebagai wakil presiden baru.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa mekanisme teknis pemilihan masih dalam tahap kajian, termasuk apakah akan menggunakan sistem voting atau format lainnya. Panitia ad hoc akan bertanggung jawab dalam mempersiapkan detail pelaksanaan sidang tersebut dengan merujuk pada ketentuan yang sudah ditetapkan.
Sumber: CNN Indonesia
Baca Juga

Gerindra Sebut Tuduhan Judol dan Doksing terhadap Dasco Adalah Serangan Politik Berselubung

Relokasi Badak Jawa Bukan Solusi, Fokus pada Riset Habitat Alternatif

Polres Bogor Bongkar Sindikat Penempatan Pembantu Rumah Tangga Ilegal, 7 Korban Teridentifikasi

